Borneokita.com,SAMARINDA – Beban biaya pemakaman yang disebut dapat mencapai puluhan juta rupiah menjadi perhatian Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia menilai pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman yang layak tanpa terbebani biaya yang memberatkan.
Menurut Samri, persoalan pemakaman tidak hanya menyangkut ketersediaan lahan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Situasi ini menjadi semakin berat ketika keluarga harus mengurus pemakaman di tengah kondisi berduka.
“Kenapa masyarakat sekarang mengeluhkan mahalnya pemakaman? Sampai-sampai masyarakat itu merasa berat,” ujar Samri dalam pembahasan Ranperda tentang pemakaman.
Ia menilai pemerintah perlu melihat pemakaman sebagai bagian dari pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan seluruh warga. Ketersediaan lahan dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Samri mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak seharusnya hanya berpusat pada kebutuhan masyarakat yang masih hidup. Kebutuhan pemakaman juga perlu masuk dalam perencanaan kebijakan dan penganggaran daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi, di sini pemerintah harus hadir untuk menjawab ini,” katanya Kamis, (15/10/26).
Salah satu langkah yang didorong ialah penyediaan lahan pemakaman umum melalui pemanfaatan aset pemerintah, pengadaan lahan, maupun skema lain yang dimungkinkan oleh peraturan. Dengan ketersediaan lahan yang terencana, pemerintah diharapkan dapat mengurangi persoalan keterbatasan tempat pemakaman.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Ranperda pemakaman di Samarinda. Samri berharap regulasi yang disiapkan tidak hanya mengatur lokasi dan penyelenggaraan pemakaman, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan pelayanan yang lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Besaran biaya pemakaman yang disebut mencapai puluhan juta rupiah masih perlu diperjelas melalui data tarif, rincian komponen biaya, dan keterangan pengelola pemakaman. Data tersebut penting agar persoalan keterjangkauan biaya dapat dibahas secara terukur dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
