Syafruddin Minta Pemerintah Perkuat Keterlibatan BUMN dan BUMD di Sektor SDA

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin
Borneokita.com, KALTIM – Penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dinilai penting untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata. Keterlibatan badan usaha milik negara dan daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan swasta dalam mengelola sektor strategis.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbesar peran badan usaha milik negara dan daerah dalam sektor energi maupun pertambangan. Menurutnya, pengelolaan SDA harus memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat perekonomian daerah penghasil.

Ia menyebut, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan besar. Negara harus memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya tersebut berjalan sesuai kepentingan nasional.

“Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).

Menurutnya, penguatan keterlibatan BUMN dan BUMD juga perlu diikuti dengan kebijakan hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dengan begitu, daerah yang memiliki potensi pertambangan dan energi tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat dari aktivitas pengolahan dan pengembangan industri.

Syafruddin turut mendorong agar koperasi serta pelaku usaha lokal mendapatkan kesempatan dalam rantai kegiatan sektor SDA. Ia menilai pemerataan akses tersebut diperlukan agar perputaran ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan bermodal besar.

“Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Ia memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan yang memperkuat posisi negara sekaligus memperluas keterlibatan badan usaha nasional dan daerah dalam pengelolaan kekayaan alam.

Penulis: Agus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *