Menurut Syafruddin, pembatasan hingga pemblokiran pengajuan RKAB bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan. Kebijakan tersebut juga harus menjadi instrumen pengendalian agar aktivitas eksploitasi sumber daya alam berjalan seiring dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan.
“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang memperketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menyoroti persoalan lubang bekas tambang yang masih banyak ditemukan tanpa penanganan dan pemulihan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan.
Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur hingga November 2026, tercatat sebanyak 57 anak meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang di wilayah Kalimantan Timur.
Syafruddin menilai data tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah maupun pelaku usaha pertambangan. Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan, sementara dampak lingkungan serta keselamatan masyarakat justru diabaikan.
Menurutnya, perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai ketentuan. Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh perusahaan, tanpa membedakan skala usaha maupun besarnya kapasitas produksi.
“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Selain pengetatan persetujuan RKAB, Syafruddin mendorong Kementerian ESDM memperkuat pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pemeriksaan langsung ke lapangan dinilai diperlukan untuk memastikan laporan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan manipulasi laporan maupun upaya perusahaan menghindari tanggung jawab pemulihan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.
“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Syafruddin.











