Borneokita.com,SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong keterbukaan informasi mengenai pembagian penerimaan pajak yang menjadi hak pemerintah kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh potensi pendapatan yang seharusnya diterima daerah dapat diketahui secara jelas.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan agar pembahasan mengenai penerimaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah kota perlu mendapatkan informasi terperinci mengenai besaran penerimaan yang menjadi hak Samarinda.
Ia menilai, transparansi pembagian penerimaan pajak perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kemampuan keuangan daerah. Kejelasan informasi juga diperlukan agar pemerintah kota dapat mengetahui apakah penerimaan yang selama ini diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan.
“Kita perlu melakukan hearing secara vertikal ke DPRD provinsi untuk meminta transparansi terkait dana yang mestinya berhak didapatkan oleh Kota Samarinda itu sebesar apa,” ujarnya Senin, 16 November 2026.
Rohim menjelaskan, pembahasan tersebut dapat menjadi bagian dari agenda kerja Pansus Pendapatan Daerah yang diusulkannya dalam rapat paripurna DPRD Samarinda.
Melalui pembahasan bersama DPRD provinsi, pemerintah kota diharapkan memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penghitungan hingga besaran penerimaan yang dialokasikan untuk Samarinda.
Menurutnya, informasi tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam mengawal hak penerimaan sekaligus mengetahui peluang peningkatan pendapatan dari sektor pajak.
Ia berharap koordinasi antarlembaga legislatif dapat membuka ruang transparansi yang lebih baik. Dengan begitu, pemerintah Kota Samarinda dapat memperjuangkan penerimaan daerah secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)












