Samarinda Hadapi Kerentanan Fiskal, DPRD Dorong Evaluasi Formula Dana Transfer Pusat

Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim (16/11/2026)

Borneokita.com,SAMARINDA – Kemampuan fiskal Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD menyusul kondisi pendapatan daerah yang dinilai cukup rentan. Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendorong penelusuran terhadap formula pembagian dana transfer dari pemerintah pusat untuk memastikan penerimaan daerah sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh.

Menurut Rohim, dana transfer ke daerah (TKD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan pemerintah kota. Karena itu, mekanisme pembagian dan dasar penghitungan penerimaannya perlu dipahami secara menyeluruh.

Ia menilai, pemerintah daerah selama ini lebih banyak menerima informasi mengenai nominal dana transfer yang disalurkan. Namun, penjelasan mengenai formula penghitungan dan dasar penetapan besaran penerimaan masih perlu ditelusuri lebih jauh.

“Kita perlu mengupayakan agar kita memang tetap bisa mendapatkan hak-hak kita dari TKD, baik itu yang dari provinsi maupun dari pusat,” ujarnya.

Rohim mengatakan, penelusuran tersebut perlu dilakukan hingga tingkat pemerintah pusat. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian dana transfer kepada masing-masing daerah serta memastikan penerimaan Samarinda telah sesuai dengan perhitungan yang berlaku.

Ia juga mengaitkan persoalan penerimaan daerah dengan kondisi kas Pemerintah Kota Samarinda yang saat ini dinilai belum cukup untuk membiayai seluruh kegiatan secara rutin. Selain itu, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang harus diperhatikan.

“Dana kas yang ada di kas Pemkot itu tidak tersedia cukup untuk bisa membiayai seluruh kegiatan. Tidak tersedia secara rutin, kemudian ada utang-utang pihak ketiga dan segala macam,” ungkapnya Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah kota. Penguatan penerimaan daerah perlu dilakukan agar kemampuan pembiayaan pemerintah tidak semakin terbebani oleh keterbatasan anggaran.

Karena itu, ia mendorong pembentukan Pansus Pendapatan Daerah sebagai salah satu instrumen untuk menelusuri potensi penerimaan, termasuk mengevaluasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Rohim berharap langkah tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan keuangan Samarinda sekaligus membuka peluang peningkatan penerimaan daerah. Dengan begitu, pemerintah kota memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)

Penulis: AhmadinEditor: Suharni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *