Borneokita.com,SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, mendorong masyarakat memperkuat rembuk warga di tingkat Rukun Tetangga (RT) agar aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui reses lebih terarah dan dapat diakomodasi dalam perencanaan pemerintah daerah.
Menurut Novan, forum rembuk warga diperlukan untuk menyepakati kebutuhan yang menjadi prioritas bersama. Dengan begitu, usulan yang dihimpun tidak hanya mencerminkan kepentingan perorangan, tetapi juga kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar reses masa sidang III tahun 2026 di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis 0(8/10/2026) sore. Dalam kegiatan tersebut, ia meminta setiap RT mengoordinasikan aspirasi warga sebelum mengajukannya kepada DPRD.
“Silakan masing-masing RT menggelar rembuk warga untuk menentukan usulan yang benar-benar menjadi prioritas. Setelah disepakati bersama, rangkum dalam satu proposal agar bisa disampaikan ke DPRD,” ujar Novan.
Ia menjelaskan, penyusunan proposal menjadi salah satu langkah untuk memperjelas kebutuhan masyarakat sekaligus memudahkan proses pengumpulan dan pengkajian aspirasi. Usulan tersebut selanjutnya perlu diselaraskan dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Novan menegaskan, aspirasi yang disampaikan saat reses tidak serta-merta dapat langsung direalisasikan. Setiap usulan harus melalui tahapan perencanaan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
“Kalau tidak masuk dalam perencanaan, program akan sulit dilaksanakan. Karena itu, mekanisme dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi agar pelaksanaannya juga bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam reses tersebut, sejumlah kebutuhan infrastruktur turut menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, permintaan penerangan jalan dan peningkatan kondisi jalan di kawasan TPA Kelurahan Bukit Pinang, serta pembangunan drainase di Kelurahan Jawa.
Berbagai usulan itu, menurut Novan, perlu dihimpun secara terstruktur agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan skala prioritas. Ia berharap masyarakat aktif berkoordinasi melalui pengurus RT sehingga aspirasi yang dibawa ke tingkat kota memiliki dukungan dan kesepakatan warga.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda, Andi Satya Adi Saputra, mengapresiasi pelaksanaan reses sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.
Menurut Andi Satya, komunikasi antara masyarakat dan anggota DPRD penting untuk memastikan berbagai persoalan di lingkungan warga dapat diketahui dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan yang sesuai.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung diwujudkan. Realisasi program tetap bergantung pada kewenangan pemerintah daerah, proses perencanaan, serta ketersediaan anggaran.
Karena itu, ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam reses Novan dapat terus dikawal melalui tahapan perencanaan yang berlaku. Dengan koordinasi yang baik antara warga, DPRD, dan pemerintah daerah, usulan pembangunan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk ditindaklanjuti sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
