Borneokita.com,SAMARINDA – Pelaksanaan program strategis pemerintah dinilai perlu melalui tahapan uji coba dan evaluasi sebelum diterapkan secara luas. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengkritik pola pelaksanaan program yang menurutnya berisiko menimbulkan persoalan apabila dijalankan serentak tanpa kesiapan sistem dan prosedur operasional.
Pandangan tersebut disampaikan Iswandi saat menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes), program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, setiap program memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda sehingga tidak cukup hanya mengandalkan target pembentukan atau pembangunan.
Menurutnya, pemerintah perlu memulai pelaksanaan melalui sejumlah lokasi percontohan. Dari tahap tersebut, berbagai kendala teknis maupun administratif dapat diidentifikasi sebelum kebijakan diperluas ke daerah lainnya.
“Seharusnya mau Kopdes, mau SPPG, dapur MBG itu diuji coba dulu di beberapa tempat. Misalkan untuk satu provinsi mungkin 10 dulu. Dianalisa lagi apa masalahnya,” ujar Iswandi, Senin (26/10/2026).
Ia menilai, uji coba bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk mengukur kesiapan pelaksana, efektivitas mekanisme kerja, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi seharusnya menjadi dasar perbaikan sebelum pemerintah menentukan tahapan berikutnya.
Iswandi juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Menurutnya, tanpa prosedur yang terukur, gangguan pelaksanaan berpotensi menimbulkan kebingungan di antara pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Enggak semuanya langsung serentak, tidak tahu SOP-nya, enggak jelas apa. Begitu terjadi error, bingung. Saling menyalahkan,” katanya.
Selain kesiapan teknis, ia mengingatkan agar penentuan penerima manfaat maupun lokasi program dilakukan secara cermat. Menurutnya, ketidaktepatan pendataan dapat menyebabkan bantuan atau fasilitas tidak diterima pihak yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, Iswandi mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala dengan indikator yang dapat diukur, mulai dari kesiapan kelembagaan, kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, hingga penggunaan anggaran. Evaluasi tersebut diperlukan agar perluasan program tidak semata mengejar target, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
