Borneokita.com,SAMARINDA – Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di kawasan perkotaan menjadi persoalan yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan Koperasi Kelurahan (Kopkel) di Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai penyediaan lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merealisasikan pembangunan koperasi di seluruh kelurahan.
Menurut Iswandi, kebutuhan lahan di wilayah perkotaan tidak bisa disamakan dengan kawasan perdesaan. Di Samarinda, ketersediaan tanah yang sesuai untuk bangunan koperasi menjadi persoalan, terutama jika pemerintah harus menyediakan lahan baru dengan harga yang relatif tinggi.
Ia mengaku menerima gambaran persoalan tersebut dari komunikasi dengan sejumlah ketua rukun tetangga (RT) dan pihak kelurahan. Menurutnya, pertanyaan mendasar yang muncul bukan hanya mengenai pembangunan koperasi, tetapi juga kepastian lokasi yang dapat digunakan.
“Saya ketemu dengan beberapa RT, kemudian teman-teman di kelurahan, yang mau taruh di mana tanahnya. Iya kan? Mau bangun di mana,” ujar Iswandi, Senin (26/10/2026).
Ia menilai, pengadaan tanah berpotensi membebani anggaran apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan program. Bahkan, dalam kondisi tertentu, nilai tanah yang dibutuhkan dapat lebih besar dibandingkan modal awal koperasi yang hendak dibangun.
“Mungkin nilai tanahnya saja lebih besar daripada modalnya Kopkel,” katanya.
Iswandi mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan aset yang tersedia dan memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi koperasi. Inventarisasi tersebut penting agar pembangunan tidak langsung bergantung pada pembelian tanah baru yang berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran.
Selain persoalan harga, lokasi koperasi juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat, kelayakan bangunan, serta kesesuaian dengan kebutuhan pelayanan. Menurutnya, keberadaan koperasi seharusnya memudahkan warga memperoleh layanan ekonomi, bukan justru menambah kesulitan karena lokasi yang jauh atau tidak strategis.
Ia juga menilai perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelurahan. Dengan pemetaan kebutuhan dan ketersediaan lahan yang lebih terukur, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan sekaligus menghindari pemborosan anggaran.
Karena itu, Iswandi mendorong Pemkot Samarinda menjelaskan peta jalan pembangunan Kopkel, termasuk status lahan, kebutuhan pembiayaan, dan target realisasi setiap lokasi. Kejelasan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai sejauh mana program berjalan dan kendala yang masih harus diselesaikan. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
