Borneokita.com,SAMARINDA – Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dinilai perlu berorientasi pada efisiensi anggaran dan efektivitas pelayanan publik. Penggabungan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan fungsi dinilai dapat menjadi opsi untuk menyederhanakan birokrasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai penataan kelembagaan perlu diarahkan pada pembentukan struktur pemerintahan yang lebih ramping, tetapi tetap mampu menjalankan tugas secara optimal. Menurutnya, kesamaan maupun keterkaitan fungsi antarperangkat daerah dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun struktur organisasi yang lebih efisien.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda. Prinsipnya, miskin struktur tetapi kaya fungsi,” ujar Anhar kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda Lantai II.
Ia berpandangan, perangkat daerah yang memiliki urusan serupa atau saling berkaitan dapat dipertimbangkan untuk dikelola dalam satu struktur. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas sekaligus menyederhanakan tata kelola pemerintahan.
“Kalau bisa digabung, untuk apa dipecah-pecah,” katanya.
Menurut Anhar, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas struktur organisasi. Penataan kelembagaan diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih terarah, tanpa menjadikan pengurangan struktur sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
“Di tengah keterbatasan fiskal, yang penting struktur efisien dan fungsi tetap berjalan,” ungkapnya, Jumat (23/10/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan penataan OPD semestinya diukur dari kemampuan organisasi menjalankan program, memenuhi target kerja, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penyederhanaan birokrasi harus tetap memperhatikan pembagian kewenangan dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
Anhar mengaku memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai rencana tersebut setelah mendengarkan penjelasan Wali Kota Samarinda dalam rapat paripurna. Ia menilai penataan kelembagaan dapat menjadi langkah solutif apabila dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi dan efektivitas kerja.
“Tadi sudah disampaikan langsung oleh wali kota. Saya kira ini langkah yang solutif,” tegasnya.
Salah satu bidang yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan kelembagaan adalah sektor pariwisata. Namun, penentuan bentuk organisasi tetap memerlukan kajian mengenai keterkaitan tugas, kebutuhan pelayanan, serta efektivitas pengelolaan urusan tersebut.
Di sisi lain, Anhar menegaskan rencana penggabungan dan penataan OPD masih perlu dibahas bersama DPRD Kota Samarinda melalui mekanisme yang berlaku. Pemerintah kota diharapkan menyampaikan rencana tersebut secara resmi agar dapat dikaji sebelum keputusan kelembagaan ditetapkan.
“Nanti rencana itu disampaikan wali kota kepada DPRD untuk dibahas,” jelasnya.
Terkait sikap Fraksi PDI Perjuangan, Anhar menyatakan tidak ingin mendahului keputusan resmi fraksi. Meski demikian, secara pribadi ia memandang penataan organisasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan layak dipertimbangkan.
“Saya tidak mendahului fraksi, tetapi saya yakin langkah ini akan mendapat dukungan,” pungkasnya.
Pembahasan penataan OPD nantinya menjadi momentum untuk memastikan desain birokrasi Samarinda tidak hanya lebih sederhana secara struktur, tetapi juga lebih terukur dari sisi kinerja, penggunaan anggaran, dan mutu pelayanan. Dengan demikian, setiap perubahan kelembagaan perlu didasarkan pada kebutuhan riil pemerintahan dan kepentingan masyarakat. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
