Borneokita.com,SAMARINDA – Antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Ia menilai diperlukan langkah cepat dan koordinasi lintas pihak untuk mengatasi kepadatan antrean pembelian BBM jenis Pertalite yang dikeluhkan masyarakat.
Menurut Syafruddin, salah satu faktor yang memicu antrean panjang adalah tidak seluruh SPBU di Kaltim melayani penjualan Pertalite. Akibatnya, masyarakat terpusat pada beberapa SPBU tertentu sehingga terjadi penumpukan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.
Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk mencari solusi jangka pendek guna mengurangi antrean yang semakin panjang. Langkah cepat dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani Pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual Pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” kata Syafruddin.
Menurutnya, mayoritas kendaraan yang mengantre saat ini merupakan sepeda motor. Kelompok pengguna tersebut dinilai memang masih berhak mendapatkan BBM bersubsidi sehingga perlu dipastikan pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih optimal.
Syafruddin mengatakan fenomena meningkatnya antrean Pertalite tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi kini memilih beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau.
Ia menjelaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax sebelumnya merupakan langkah yang tidak mudah. Kebijakan itu dipengaruhi tekanan nilai tukar dolar Amerika Serikat serta lonjakan harga minyak dunia yang sempat terjadi.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Syafruddin menilai kondisi harga minyak dunia yang saat ini mulai mengalami penurunan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga BBM ke depan. Evaluasi diperlukan agar beban masyarakat tidak semakin besar.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna Pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite,” tambahnya.
Terkait penyaluran BBM bersubsidi, Syafruddin menegaskan bahwa kendaraan roda empat tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku melalui sistem barcode dan pendataan MyPertamina. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Sementara itu, pengguna kendaraan roda dua dinilai masih layak menjadi prioritas dalam pelayanan Pertalite. Dengan distribusi yang lebih merata di seluruh SPBU, antrean kendaraan di sejumlah titik diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Selain mengatasi antrean, Syafruddin juga membuka peluang adanya penambahan kuota Pertalite di Kalimantan Timur. Menurutnya, kebutuhan BBM bersubsidi dapat dievaluasi secara berkala bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terutama jika terjadi peningkatan jumlah kendaraan maupun lonjakan konsumsi masyarakat.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk melihat kondisi kebutuhan BBM bersubsidi di kota-kota besar di Kalimantan Timur. Namun, untuk jangka pendek, ia meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU segera mengambil langkah koordinatif agar persoalan antrean tidak semakin berkepanjangan.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
