Borneokita.com,SAMARINDA – Kebakaran yang kembali terjadi di kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, mendapat sorotan dari Korda Cermin Muda Indonesia Kaltim. Kawasan yang sebagian wilayahnya berada dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut dinilai memiliki posisi strategis sebagai kawasan hutan dan penyangga ekologis yang semestinya mendapat perlindungan lebih ketat.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kajian Strategis dan Keilmuan Korda Cermin Muda Indonesia Kaltim, Sulaiman. Ia menilai kejadian kebakaran dan dugaan pembabatan hutan yang berulang menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan dan pencegahan di kawasan Bukit Soeharto.
Menurut Sulaiman, kebakaran hutan di kawasan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai peristiwa biasa. Terlebih, Bukit Soeharto memiliki fungsi ekologis penting dan berada tidak jauh dari kawasan IKN yang saat ini terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
“Mengapa kawasan konservasi sepenting Bukit Soeharto yang juga menjadi penyangga ekologis bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak memiliki patroli yang ketat?” ujar Sulaiman.
Ia menilai pengawasan yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan kawasan hutan tidak mudah dimasuki atau dimanfaatkan secara ilegal. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi dan meluas.
Sulaiman juga menyoroti peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, dalam memastikan perlindungan kawasan hutan berjalan secara konsisten. Ia meminta pengawasan lapangan ditingkatkan, termasuk melalui patroli rutin di titik-titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran maupun aktivitas pembukaan lahan.
“Mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim untuk menjaga dan melindungi kawasan ini lebih ketat, supaya tidak terjadi kebakaran berulang,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian yang berulang semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap pola pengawasan yang selama ini diterapkan. Jika pencegahan hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul, maka potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar dan sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
Bukit Soeharto sendiri memiliki nilai strategis karena selain menjadi kawasan hutan, sebagian wilayahnya berkaitan dengan kawasan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga memiliki kepentingan dalam menjaga fungsi ekologis kawasan tersebut melalui pengawasan, rehabilitasi lahan, serta koordinasi pengelolaan kawasan lindung.
Di sisi lain, sebagian area Bukit Soeharto juga diarahkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, termasuk yang melibatkan institusi pendidikan seperti Universitas Mulawarman. Kondisi tersebut semakin memperkuat alasan perlunya perlindungan kawasan dari kebakaran dan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
Sulaiman menegaskan, kerusakan hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi langsung bagi masyarakat. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan, sementara kerusakan ekosistem dapat berdampak lebih panjang terhadap kehidupan masyarakat dan keberlangsungan kawasan.
“Kebakaran Bukit Soeharto bukan persoalan biasa. Ini persoalan serius karena dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Masyarakat maupun makhluk hidup di kawasan tersebut akan merasakan dampaknya,” katanya.
Ia menambahkan, kebakaran yang terjadi di kawasan hutan juga berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem Bukit Soeharto. Kerusakan tersebut tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan melakukan penghijauan kembali karena membutuhkan waktu panjang untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan.
“Kebakaran di Bukit Soeharto tidak hanya memusnahkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghancurkan aset masa depan,” pungkasnya.
Karena itu, Korda Cermin Muda Indonesia Kaltim mendorong pemerintah dan aparat terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kawasan Bukit Soeharto. Penguatan patroli, pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
