Borneokita.com,SAMARINDA –Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 memang belum dimulai. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah lebih dulu menyatakan sikap tegas agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPW PKB Kalimantan Timur, Syafruddin, yang mengingatkan pentingnya arah kebijakan APBD agar tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Ia bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKB untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD apabila dinilai tidak pro terhadap rakyat.
“Kalau APBD tidak pro rakyat, saya perintahkan anggota DPRD PKB untuk tidak melanjutkan pembahasan. Biarkan gubernur mengesahkan sendiri APBD-nya,” ujar Syafruddin, yang akrab disapa Udin.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sehingga penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Ia menegaskan bahwa PKB akan konsisten mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran agar program yang disusun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Anggaran daerah itu harus kembali kepada rakyat. Program yang dibuat harus menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya proyek yang tidak berdampak langsung,” tegasnya.
Syafruddin juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Menurutnya, keterlibatan DPRD dalam pembahasan APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilu.
“Ini bentuk tanggung jawab politik kami.
Kami ingin memastikan anggaran yang disusun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tambahnya.
PKB, lanjut Syafruddin, akan terus mendorong agar prioritas APBD ke depan lebih difokuskan pada sektor pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan sikap tegas tersebut, PKB berharap proses pembahasan APBD 2027 nantinya dapat berjalan lebih aspiratif dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kelompok tertentu.
