Borneokita.com,SAMARINDA – Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ketika kualitas udara memburuk dinilai perlu dievaluasi agar perlindungan kesehatan murid tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan. Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi pilihan dalam kondisi luar biasa, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala akses perangkat dan jaringan internet.
Sri Puji menjelaskan, kebijakan PJJ perlu dilihat berdasarkan kondisi di lapangan. Ketika kualitas udara tidak baik, pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi salah satu langkah perlindungan bagi anak-anak. Namun, pelaksanaan pembelajaran dari rumah harus tetap memperhatikan kemampuan murid mengikuti materi yang diberikan guru.
“Kalau kita berbicara efektif atau tidak, tentu perlu melihat pelaksanaannya. Ketika kondisi udara tidak baik, apakah kita membiarkan anak-anak terpapar dan kesehatannya terganggu? Ini juga menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah sekolah, Sri Puji menemukan perbedaan dalam pelaksanaan PJJ. Ada sekolah yang memberikan materi dan tugas melalui laptop, sedangkan sebagian murid lainnya menghadapi keterbatasan karena tidak memiliki telepon seluler, laptop, atau akses internet yang memadai.
“Tidak semua anak memiliki akses HP atau internet, dan tidak semua guru juga memiliki laptop. Itu menjadi masalah ketika pembelajaran dilakukan dari rumah,” katanya Senin (19/10/2026).
Ia mencontohkan kunjungannya ke salah satu SD yang disebutnya sebagai SD 010. Di sekolah tersebut, ia melihat guru memanfaatkan laptop untuk memberikan materi dan tugas kepada murid. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu pembelajaran jarak jauh, tetapi belum tentu dapat menjangkau semua anak dengan kondisi fasilitas yang berbeda-beda.
Sri Puji juga menyebut kunjungannya ke SMP Negeri 23 Samarinda. Dalam pengamatannya, murid-murid di sekolah tersebut tetap hadir ketika ia melakukan kunjungan. Ia juga melihat adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan sebagai bagian dari upaya menyesuaikan aktivitas sekolah dengan kondisi udara.
Menurutnya, PJJ dalam situasi darurat sebaiknya tidak berlangsung lebih lama dari yang diperlukan. Ia berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan secara proporsional sesuai perkembangan kondisi, sembari memastikan murid tetap memperoleh materi pembelajaran yang memadai.
“Harapannya, PJJ ini hanya berlangsung sebentar, tidak seperti saat pandemi COVID-19. Kalau memang ada kendala selama pembelajaran jarak jauh, materi yang belum dipahami anak-anak bisa diperbaiki atau dilengkapi ketika mereka kembali belajar tatap muka,” tuturnya.
Sri Puji menilai evaluasi PJJ perlu mencakup kesiapan sekolah, kemampuan guru menyampaikan materi, ketersediaan perangkat, serta akses internet murid. Dengan evaluasi tersebut, kebijakan perlindungan kesehatan dapat berjalan tanpa mengabaikan kesenjangan akses pembelajaran di antara peserta didik.(ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
