Borneokita.com,SAMARINDA – Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi murid sekolah dasar di Desa Lokumbar menjadi perhatian Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Ia mengungkapkan, sekitar 50 murid di wilayah tersebut belum menerima layanan MBG, meskipun nama mereka disebut telah didaftarkan.
Sri Puji menjelaskan, persoalan itu ditemukan dalam pembahasan mengenai kondisi pendidikan di Lokumbar. Di tengah keterbatasan akses wilayah dan fasilitas sekolah, pemenuhan kebutuhan pendukung pendidikan, termasuk layanan makanan bergizi, dinilai perlu mendapat perhatian agar murid tidak tertinggal dari sisi pelayanan.
“Untuk MBG, saat ini layanan hanya diberikan kepada siswa di sekolah induk SD 005. Sementara itu, 50 anak di Lokumbar yang sudah didaftarkan belum mendapatkan layanan,” ujarnya Senin, (19/10/26).
Ia mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada pihak pengelola MBG. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikannya dalam audiensi, hingga saat wawancara dilakukan belum ada tindak lanjut yang memastikan kapan murid-murid di Lokumbar bisa menerima layanan tersebut.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada pengelola, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” katanya.
Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk memperjelas mekanisme pendataan dan distribusi MBG bagi sekolah filial atau sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Pemerintah dan pengelola perlu memastikan apakah kendala muncul pada pendataan penerima, penentuan cakupan layanan, distribusi, atau aspek administratif lainnya.
Sri Puji berharap persoalan tersebut segera dikomunikasikan dengan pihak terkait agar murid yang telah didaftarkan memperoleh kejelasan mengenai hak layanan mereka. Penanganan juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis Lokumbar yang tidak mudah dijangkau melalui jalur darat.
Ia menilai, pemerataan layanan pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah dan tenaga pengajar. Dukungan terhadap kebutuhan murid juga perlu dipastikan berjalan, termasuk melalui koordinasi antara sekolah, dinas terkait, dan pengelola program MBG.
Untuk memastikan penyelesaian masalah, diperlukan penjelasan dari pengelola MBG mengenai penyebab belum tersalurkannya layanan kepada 50 murid tersebut, termasuk jadwal distribusi dan mekanisme penanganan bagi sekolah filial di wilayah terpencil. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)
