Borneokita.com,SAMARINDA – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) di Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi daerah. Di saat yang sama, ia juga memastikan pemadaman listrik yang sempat terjadi di Kalimantan Timur tidak berkaitan dengan pasokan batu bara, melainkan persoalan teknis pada pembangkit listrik.
Usai menghadiri penyerahan bantuan penyambungan listrik bagi 65 penerima manfaat, Syafruddin mengatakan Komisi XII DPR RI telah menetapkan anggaran sebesar Rp10 triliun melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk mempercepat pembangunan jaringan gas di berbagai daerah yang memiliki akses dan sumber gas.
“Kami di Komisi XII telah menetapkan anggaran sebesar Rp10 triliun di Dirjen Migas untuk percepatan pembangunan jaringan gas, khususnya di daerah-daerah yang memang memiliki akses dan sumber gas sehingga pembangunannya bisa dipercepat,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, tidak semua daerah di Indonesia memiliki potensi yang sama dalam pengembangan jaringan gas. Karena itu, pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah yang dinilai siap dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan sumber energi.
Ia menilai Samarinda merupakan salah satu daerah yang memiliki peluang besar memperoleh program tersebut karena memiliki akses distribusi sekaligus potensi sumber gas yang memadai.
“Samarinda adalah kota yang memiliki akses gas dan juga sumber gas. Karena itu saya meminta kepada Pak Wali Kota untuk menyiapkan proposalnya. Saya siap menjembatani pertemuan dengan Dirjen Migas agar pembangunan jaringan gas di Samarinda bisa dipercepat,” katanya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan diterima Kota Samarinda. Sebab, dana Rp10 triliun tersebut akan dibagi untuk berbagai daerah di Indonesia sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing pemerintah daerah.
“Saya tidak punya angka target karena anggaran Rp10 triliun itu tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi saya siap memperjuangkan agar Samarinda mendapatkan porsi yang signifikan untuk percepatan pembangunan jaringan gas,” tegasnya.
Selain membahas pembangunan infrastruktur energi, Syafruddin juga menanggapi pemadaman listrik bergilir yang beberapa waktu lalu terjadi di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Samarinda. Menurutnya, gangguan tersebut murni disebabkan oleh persoalan teknis pada pembangkit listrik dan bukan karena kekurangan pasokan batu bara.
Ia menegaskan bahwa anggapan yang mengaitkan pemadaman dengan pasokan batu bara tidak memiliki dasar. Kalimantan Timur justru merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia sehingga pasokan energi primer untuk pembangkit dinilai tidak menjadi persoalan.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pasokan batu bara. Kalimantan Timur adalah kawasan pertambangan batu bara terbesar. Jadi pemadaman listrik yang terjadi bukan karena kekurangan batu bara, melainkan persoalan kerusakan atau perawatan berkala pada pembangkit,” jelasnya.
Syafruddin menyebut gangguan tersebut berkaitan dengan kerusakan maupun pemeliharaan mesin pada sejumlah pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power, Nusantara Power, serta operator pembangkit lainnya. Karena itu, langkah perbaikan dan mitigasi harus menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami meminta PLN, khususnya Indonesia Power, Nusantara Power, dan operator pembangkit lainnya untuk benar-benar melakukan mitigasi terhadap persoalan kerusakan mesin sehingga tidak lagi menyebabkan pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
