Borneokita.com,SAMARINDA—Penyusutan air Sungai Mahakam di musim kemarau ini menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat Kalimantan Timur, tidak terlepas juga yang dirasakan oleh warga Kota Samarinda. Di beberapa daerah, penurunan debit air sungai sudah berimbas pada ancaman krisis air baku serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi mendesak ini membuat DPRD Kota Samarinda mengajak pemerintah provinsi beserta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera merapatkan barisan dalam penanggulangan bencana secara terpadu.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengajak seluruh kepala daerah untuk menyatukan langkah dalam merumuskan skema penanggulangan bencana yang terintegrasi. Pendekatan kolaboratif ini dianggap krusial mengingat perubahan kondisi ekosistem di wilayah hulu Mahakam memberikan dampak berantai yang nyata hingga ke kawasan hilir.
“Krisis akibat menyusutnya Sungai Mahakam ini tidak bisa diselesaikan sepotong-sepotong. Pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim harus duduk bersama, bergotong royong mengambil langkah penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir,” tegas Deni, Rabu (26/08/2026).
Titik tekan utama dari ajakan sinergi ini berfokus pada penyelamatan jalur logistik di wilayah pedalaman, seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Ketika debit air sungai surut, alur transportasi air terhambat sehingga memicu kenaikan ongkos angkut yang berpotensi melipatgandakan harga kebutuhan pokok masyarakat.
DPRD Kota Samarinda menilai respons cepat Pemprov Kaltim dalam menyalurkan bantuan darurat perlu diapresiasi, namun penanggulangan bencana yang berkelanjutan membutuhkan komitmen bersama. Daerah-daerah yang terhubung dengan aliran Mahakam diimbau menyelaraskan program mitigasi agar pasokan pangan warga tetap terjaga.
Selain persoalan logistik, kerja sama lintas daerah juga sangat mendesak untuk menanggulangi ancaman intrusi air laut di wilayah hilir. Penurunan volume air tawar mengancam kualitas air minum warga di Samarinda dan sekitarnya, terutama jika kandungan garam mulai merembet dari kawasan Handil hingga ke Palaran.
“Kita harus betul-betul mengawasi penurunan debit Mahakam ini. Jangan sampai intrusi air asin merembet makin jauh dari Handil menuju Palaran karena dampaknya bakal sangat luas bagi pasokan air konsumsi warga,” ujar Deni.
Sinergi penanggulangan bencana ini juga mencakup pengawasan ketat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Potensi kebakaran di musim kemarau memerlukan koordinasi armada dan personel pemadam antarwilayah agar bencana asap tidak meluas dan merugikan kesehatan masyarakat Kaltim.
Sebagai penutup langkah penanggulangan bersama, DPRD Samarinda mendorong Pemprov Kaltim memimpin upaya rekayasa cuaca di kawasan hulu. Opsi penyemaian awan diharapkan menjadi solusi taktis bersama untuk menjaga ketersediaan pasokan air tawar di sepanjang aliran Sungai Mahakam. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
