Borneokita.com,SAMARINDA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sebesar 32 persen yang berlaku mulai Rabu (10/6/2026) pukul 00.00 WIB dinilai perlu mendapat pengawasan bersama agar tidak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara tidak wajar di pasaran.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum untuk mengawal dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan rumah tangga.
Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, kenaikan Pertamax tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak tertentu untuk menaikkan harga kebutuhan pokok karena distribusi mayoritas bahan pangan masih menggunakan kendaraan berbahan bakar solar.
“Saya mendorong semua pihak mengawasi harga-harga kebutuhan dapur. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Syafruddin saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (12/6/2026).
Meski demikian, Syafruddin menegaskan keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax bukan langkah yang mudah. Kebijakan tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh tekanan global berupa lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia menjelaskan, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di angka 70 dolar AS per barel. Namun saat ini harga minyak dunia telah menembus sekitar 110 dolar AS per barel. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah yang sebelumnya diasumsikan berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS kini mendekati Rp18 ribu per dolar AS.
“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena kebutuhan impor minyak masih cukup besar dan seluruh transaksi dilakukan menggunakan dolar AS,” ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, Syafruddin menegaskan pemerintah tetap berupaya mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, termasuk Pertalite yang digunakan mayoritas masyarakat.
Menurutnya, Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang sebagian besar dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas, sehingga dampak langsung kenaikan harga tidak sebesar apabila yang naik adalah BBM bersubsidi.
“Kalau yang dinaikkan Pertalite, tentu masyarakat dan saya berteriak karena itu menyangkut kebutuhan mayoritas warga. Sampai hari ini pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas harga BBM subsidi, pemerintah juga disebut terus mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penerapan biodiesel B50 secara lebih luas mulai 1 Juli mendatang.
Syafruddin mengungkapkan kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,67 juta barel per hari, sementara produksi minyak dalam negeri baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.
Karena itu, ia mengajak masyarakat melihat kenaikan harga Pertamax secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi global yang sedang terjadi.
“Kenaikan Pertamax terjadi karena tekanan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar yang meningkat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan dampaknya tidak merembet pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak beralasan,” pungkasnya. (riz)
