Kas Daerah Terbatas, Novan Ingatkan Pemkot Prioritaskan Kewajiban Pembayaran ASN

Foto : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie (11/11/2026)

Borneokita.com,SAMARINDA – Keterbatasan kas daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada aparatur sipil negara (ASN), termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang cermat. Sebab, pemasukan daerah yang diterima pemerintah tidak selalu tersedia secara bersamaan dengan kebutuhan belanja yang harus dipenuhi.

Menurutnya, penurunan pendapatan daerah serta ketidakpastian waktu penyaluran dana transfer turut memengaruhi kemampuan kas daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayaran.

“Kalau melihat kondisi sekarang, kas daerah kita benar-benar bergantung pada pemasukan yang masuk setiap harinya. Pendapatan daerah juga jauh berkurang, sementara transfer yang seharusnya diterima belum bisa dipastikan kapan masuk,” ujarnya, Rabu 11 November 2026.

Novan menegaskan, pemerintah harus mampu mengatur prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk memenuhi kewajiban yang bersifat mendasar. Ia mengingatkan agar pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah tidak sampai terabaikan akibat penggunaan anggaran untuk kebutuhan lainnya.

Menurutnya, pembayaran gaji dan hak pegawai harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut penting agar pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap ASN.

“Yang paling diperlukan adalah pembayaran gaji karena itu merupakan kewajiban. Ketika kas daerah masuk, alokasinya harus diperhatikan. Jangan sampai kita membayar sesuatu yang sifatnya tidak wajib, tetapi kewajiban utama justru terbengkalai,” tegasnya.

Ia mengakui, kondisi tersebut menempatkan pemerintah daerah dalam situasi yang cukup dilematis. Sebab, kebutuhan belanja tetap harus berjalan, sementara kemampuan keuangan daerah tidak selalu sebanding dengan besarnya kewajiban yang harus dibayarkan.

Novan menjelaskan, anggaran untuk pembayaran hak pegawai telah diperhitungkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maupun perencanaan APBD. Namun, ketersediaan anggaran dalam dokumen perencanaan tidak serta-merta berarti uang tersebut sudah tersedia di kas daerah.

“Memang anggarannya sudah tertuang dalam DPA dan rancangan APBD. Artinya, kewajiban itu tetap harus dibayarkan. Namun, kendalanya sekarang adalah ketersediaan uang di kas daerah, karena angka dalam APBD itu berdasarkan prediksi pendapatan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mencari solusi agar kewajiban pembayaran kepada ASN tetap dapat dipenuhi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan arus kas dan penentuan skala prioritas belanja menjadi hal penting agar persoalan serupa tidak terus. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)

Penulis: AhmadinEditor: Suharni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *