Soroti Ancaman di Ujung Kulon, Komisi XII DPR Minta Kepmen Wilayah Tambang Banten Dibatalkan

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin

Borneokita.com,JAKARTA – Kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten memicu polemik serius setelah diduga bersinggungan dengan zona konservasi satwa langka. Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, secara tegas meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera membatalkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Desakan ini muncul lantaran peta wilayah pertambangan dalam aturan tersebut disinyalir masuk ke kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi habitat Badak Jawa.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), Syafruddin mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak mengorbankan kelestarian ekologi demi mengejar target eksploitasi sumber daya alam semata.

“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” ujar Syafruddin.

Ia menekankan bahwa Badak Jawa memiliki nilai ekologis yang tak tergantikan karena statusnya yang sangat kritis (critically endangered), serta menjadikan Ujung Kulon sebagai satu-satunya rumah alami yang tersisa di planet ini. Gangguan sekecil apa pun terhadap ekosistem di sana dinilai dapat mempercepat kepunahan satwa kebanggaan Indonesia tersebut.

“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Syafruddin menilai bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak dibenturkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah dituntut lebih jeli melihat potensi ekonomi hijau yang jauh lebih berkelanjutan.

Sebagai alternatif konkret, ia mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus dan menggenjot pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan seluas 1.500 hektare yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 itu dinilainya memiliki modal kuat untuk menjadi lokomotif ekonomi baru tanpa merusak alam.

“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” tuturnya.

Syafruddin juga berharap adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi infrastruktur, mempermudah perizinan investasi, serta memberdayakan masyarakat lokal di sekitar KEK Tanjung Lesung agar dampak ekonominya bisa langsung dirasakan oleh warga Banten.

“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” tutup Syafruddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *