Borneokita.com,SAMARINDA — Menyikapi masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial, anggota DPRD Kota Samarinda menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan agenda turun ke daerah pemilihan (dapil) sebagai sarana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan legislatif dalam mempercepat perlindungan jaminan sosial bagi ratusan ribu pekerja informal di Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa peran legislator di dapil sangat strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh informasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pihak BPJS Ketenagakerjaan memohon dukungan dari kami di DPRD untuk ikut menyosialisasikan program ini ke masyarakat. Karena kami rutin turun langsung ke dapil, potensi ratusan ribu pekerja informal ini bisa kita sapa dan jangkau secara bertahap,” ujar Sri Puji usai pertemuan pada Kamis (20/08/2026).
Menurut Sri Puji, jangkauan petugas BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterbatasan untuk masuk hingga ke ruang-ruang privat sektor domestik. Oleh sebab itu, selain sosialisasi saat anggota dewan menyerap aspirasi di dapil, DPRD mendorong edukasi terintegrasi dengan melibatkan pengurus RT dan kelompok Dasa Wisma (Dawis) di setiap lingkungan masyarakat.
Pendekatan ini dinilai krusial untuk menyasar para pemberi kerja di tingkat rumah tangga maupun usaha mikro. Diharapkan para pemberi kerja tergerak untuk membayarkan iuran jaminan sosial bagi para pekerjanya—seperti Asisten Rumah Tangga (ART), sopir pribadi, tukang kebun, satpam, hingga pengasuh anak (babysitter).
“Pendekatan melalui jaringan RT dan Dasa Wisma di dapil ini sangat penting. Lewat jaringan ini, masyarakat dan para pemberi kerja bisa lebih mudah mendapatkan edukasi serta mengetahui skema pendaftaran,” terangnya.
Selain memaksimalkan sosialisasi kewilayahan di dapil, DPRD Kota Samarinda juga akan mengawal alokasi dan efektivitas program pembangunan daerah agar sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jaring pengaman sosial ketenagakerjaan.
Melalui sinergi antara kerja lapangan para wakil rakyat di dapil, pemerintah kota, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus RT dan Dawis, cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal di Samarinda diharapkan dapat meningkat secara signifikan. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
