Borneokita.com,SAMARINDA – Menghadapi potensi kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda berkomitmen untuk memperketat pengeluaran dari internal lembaga. Sejumlah pos anggaran internal yang dinilai tidak mendesak kini berpeluang besar untuk dipangkas.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 yang tengah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda di Kantor DPRD Samarinda, Kamis Minggu ini. (06/08/2026)
Helmi menegaskan, pengetatan anggaran secara khusus akan disasar pada kegiatan-kegiatan internal dewan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas.
“Kalau bicara efisiensi, tentu belanja yang tidak ada kaitannya langsung dengan kepentingan masyarakat yang kita sentuh. Contohnya di DPRD ini seperti perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek). Itu kan untuk internal kita, nah itu yang bisa saja nanti kita efisiensikan,” ujar Helmi.
Selain agenda perjalanan dinas dan bimtek, beberapa belanja operasional internal yang sifatnya tidak mendesak juga akan masuk dalam daftar evaluasi pembelanjaan daerah.
Kendati penghematan internal diberlakukan, Helmi memastikan kegiatan penyerap aspirasi masyarakat atau reses anggota dewan tidak akan terganggu karena agenda tersebut merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan.
Langkah penghematan internal ini diambil agar alokasi APBD Kota Samarinda dapat dialihkan secara maksimal untuk membiayai program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Meski demikian, Helmi berharap kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang tetap stabil sehingga seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
(ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
