Borneokita.com,Samarinda – Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengadaan batu bara di PT PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus menjadi perhatian publik. Proses hukum yang dilakukan tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dinilai menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen penegakan hukum yang independen dan profesional.
Ketua IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Samarinda, Andriyan Dwi Saputra, menegaskan bahwa seluruh institusi negara perlu menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar proses hukum tetap berjalan objektif.
Menurutnya, independensi aparat penegak hukum merupakan salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemberantasan korupsi, khususnya pada perkara yang menyangkut sektor-sektor strategis.
“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa setiap proses dilakukan berdasarkan hukum dan alat bukti yang ada,” ujar Andriyan.
Ia juga menekankan pentingnya setiap lembaga negara menjaga profesionalisme sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, pembagian kewenangan yang jelas akan mendukung terciptanya proses hukum yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip negara hukum.
“Kami berharap seluruh institusi menghormati kewenangan masing-masing. Proses hukum merupakan ranah aparat yang berwenang sehingga harus secara independen, objektif, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
IKAMI Sulsel Cabang Samarinda berharap penyidikan yang tengah berlangsung dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel hingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Organisasi tersebut juga menilai bahwa penegakan hukum yang profesional akan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
