Borneokita.com,Samarinda – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (BEM Polnes), Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris (DEMA UINSI) Samarinda, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (BEM UNU) Kalimantan Timur menggelar audiensi dengan pihak Kecamatan Samarinda Seberang pada Kamis (25/6). Audiensi tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah Samarinda Seberang.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pemerataan akses pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai belum optimal.
Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, menilai masih terdapat ketimpangan persebaran satuan pendidikan formal, khususnya pada jenjang sekolah menengah, antara kawasan Samarinda Seberang dan pusat Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai membatasi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang layak serta berdampak pada rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Persebaran sekolah dasar hingga menengah di wilayah Samarinda Seberang masih belum proporsional. Jumlah sekolah dasar relatif lebih banyak, sedangkan ketersediaan SMP dan SMA masih terbatas. Ketimpangan ini mengurangi pilihan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan berpotensi menurunkan minat belajar generasi muda,” ujarnya.
Selain persoalan kuantitas sekolah, mahasiswa juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah. Sejumlah sekolah disebut masih memiliki bangunan dan ruang belajar yang kurang memadai sehingga berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar mengajar.
Tidak hanya sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Presiden Mahasiswa BEM Polnes, Zaki Hamzah, menegaskan bahwa kualitas infrastruktur merupakan indikator utama pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah.
“Kami masih menemukan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, minim penerangan jalan umum di beberapa titik, serta persoalan banjir yang terus berulang akibat sistem drainase yang belum tertata secara optimal. Permasalahan ini perlu menjadi prioritas evaluasi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah melalui penyampaian kritik yang konstruktif dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM UNU Kalimantan Timur, Zakiya, menekankan pentingnya pelibatan pemuda dan mahasiswa dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pemuda dan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan maupun pengawasan program pembangunan. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Kecamatan Samarinda Seberang menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa yang dinilai telah menghadirkan ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat akademik dan pemerintah. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor.
Melalui audiensi ini, mahasiswa berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademisi dapat terus diperkuat guna mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Samarinda Seberang dan sekitarnya.
