Borneokita.com,SAMARINDA – Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2026 dinilai belum berjalan secara maksimal. Selain terkendala alokasi anggaran dan keterlambatan distribusi logistik dari pemerintah pusat, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya kaum pria,masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu lalu. Ia menjelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda sebatas bertindak sebagai eksekutor teknis di daerah, sementara penyediaan sarana medis, alat kontrasepsi, hingga insentif pelayanan sejatinya bersumber dari BKKBN Pusat.
“KB gratis ini alat dan insentifnya murni dari BKKBN pusat. Kalau di daerah belum maksimal, besar kemungkinan alokasi logistiknya memang belum turun sepenuhnya,” tegas Puji.
Di samping persoalan alokasi logistik, kendala sosiologis berupa masih rendahnya partisipasi masyarakat Samarinda dalam program KB juga menjadi perhatian serius. Hambatan mendasar kerap dijumpai di lapangan saat tim edukator berupaya merangkul kelompok pria untuk ikut berpartisipasi.
Pendekatan edukasi yang berjalan selama ini di tingkat Posyandu dinilai belum cukup kuat untuk mengubah pola pikir masyarakat. Minimnya keterlibatan kaum pria menunjukkan bahwa pesan perencanaan keluarga belum tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan warga.
“Edukasi KB harus disosialisasi sejak masa catin di KUA. Jangan tunggu punya anak dulu baru bingung, apalagi ngajak bapak-bapak ber-KB itu jalannya masih cukup alot,” terangnya. (24/08/2026)
Guna mengurai persoalan tersebut dari hulu, Wakil Ketua Komisi IV ini mendorong adanya tata pola sosialisasi yang lebih terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah mengintervensi pasangan calon pengantin (catin) sejak tahap pengurusan administrasi pernikahan.
Pemberian pemahaman di fasilitas kesehatan maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sangat krusial agar setiap pasangan muda memiliki perencanaan matang, baik dalam memilih metode kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah pragmatis ini diyakini mampu menekan risiko kehamilan tak terencana sejak awal pembentukan keluarga.
Mengenai peluang dukungan anggaran daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif, Komisi IV berkomitmen untuk mengawal alokasi program kesehatan reproduksi secara proporsional. Langkah tersebut akan diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan Samarinda saat ini, termasuk pembenahan fasilitas infrastruktur sekolah. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
