Borneokita.com,SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmen penuhnya untuk mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor andalan yang tengah dipacu adalah skema parkir berlangganan.
Dukungan tersebut mengemuka usai dilaksanakannya Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda dengan agenda lanjutan membahas belanja pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Wacana ini di kemukakan di sela-sela kegiatan anggota dewan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, pada Kamis lalu.
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menyampaikan bahwa inovasi pembenahan tata kelola parkir menjadi salah satu kunci penting agar target penerimaan daerah dapat terealisasi secara maksimal.
Menurut Ahmad, Pemkot Samarinda melalui skema baru berencana mengintegrasikan pembayaran parkir berlangganan untuk internal Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat umum melalui mekanisme yang terkoneksi dengan pembayaran pajak kendaraan (STNK).
“Pemerintah kota sudah menyampaikan bahwa mereka melakukan kegiatan untuk mengangkat PAD parkir melalui internal PNS dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Potensi penerimaan dari sektor ini diperkirakan bisa menyumbang hingga Rp200 miliar per tahun,” ujar Ahmad Vananzda di sela-sela agendanya di Gedung DPRD Samarinda.
Melihat potensi besar tersebut, jajaran legislatif menyatakan kesiapannya untuk berada di garis terdepan dalam mendukung implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kota Samarinda.
Ahmad menegaskan, sebagai bentuk komitmen nyata dan teladan bagi masyarakat luas, seluruh anggota DPRD Kota Samarinda siap melakukan pembayaran parkir berlangganan terlebih dahulu untuk kendaraan operasional maupun pribadi mereka.
“Kalau kami diminta mendukung, anggota DPRD pun siap. Bahkan kalau perlu kita bayar duluan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kendaraan anggota dewan yang terdaftar di Pemkot juga ikut berkontribusi,” tegasnya.
Langkah politisi dan jajaran dewan ini diharapkan mampu mengikis keraguan publik serta membuktikan adanya kesungguhan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal peningkatan PAD.
“Artinya ini bukti bahwa kita punya kesungguhan bersama. Kita tidak hanya menuntut target tinggi ke Pemkot, tapi di DPRD kami juga siap mendukung penuh program-program penunjangnya agar target tersebut realistis untuk dicapai,” pungkas Ahmad sebelum melanjutkan agenda kerjanya. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
