DPRD Samarinda Soroti Dampak Pagar terhadap Aktivitas Ekonomi Pedagang Pasar Pagi

Foto : Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra (06/11/2026)

Borneokita.com,SAMARINDA – Rencana pembangunan pagar di sepanjang Jalan Mas Tumenggung, kawasan Pasar Pagi, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Samarinda menilai pembangunan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat aktivitas ekonomi pedagang yang menjalankan usaha di sepanjang koridor jalan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan keberadaan pagar di depan rumah toko (ruko) dikhawatirkan mengurangi akses masyarakat untuk menjangkau tempat usaha. Kondisi itu dinilai dapat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan pembeli dan pendapatan pedagang.

Menurut Samri, persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga, pedagang, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam pertemuan itu, mayoritas fraksi yang hadir menyampaikan sikap agar pembangunan pagar di sisi kanan dan kiri jalan dihentikan.

“Mayoritas fraksi yang menghadiri rapat ini sepakat dan setuju untuk menghentikan pembangunan itu,” ujar Samri, Jumat, (06/11/26).

Ia menegaskan, DPRD tidak meminta seluruh proyek penataan kawasan Pasar Pagi dihentikan. Permintaan tersebut secara khusus ditujukan pada pembangunan pagar yang berada tepat di depan ruko karena dinilai berpotensi memperburuk kondisi usaha para pedagang.

“Jualan tidak ditutup saja belum tentu laku, apalagi kalau ditutup oleh pagar,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda berencana menyusun rekomendasi tertulis kepada Wali Kota Samarinda agar desain pembangunan dievaluasi. Samri juga menyarankan anggaran pekerjaan pagar dialihkan untuk kebutuhan penataan lain di sekitar Pasar Pagi yang masih memerlukan pembenahan melalui mekanisme adendum kontrak.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan aspirasi pedagang dalam proses penyesuaian desain pembangunan. Ia menyebut sejumlah perubahan telah dilakukan agar penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut.

“Padahal kalau kita lihat secara menyeluruh, kita sudah melakukan banyak perubahan,” ujar Suwarso.

Ia menjelaskan, salah satu penyesuaian dilakukan dengan mengurangi ketinggian pagar dari rancangan awal 1,8 meter menjadi 1,2 meter. Material yang digunakan juga bukan tembok masif, melainkan cutting plate atau pelat berlubang. Selain itu, pemerintah tetap menyediakan akses masuk menuju toko dengan lebar sekitar dua meter di antara pagar.

Terkait pemasangan bollard atau tiang pembatas, Suwarso menjelaskan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Fasilitas itu bukan diperuntukkan bagi aktivitas bongkar muat barang yang berpotensi mengganggu mobilitas di kawasan pasar.

Pemkot Samarinda juga menilai penataan diperlukan untuk mencegah area fasilitas umum di depan ruko kembali dipenuhi rak dagangan dan tenda yang tidak tertata. Pemerintah ingin menjaga fungsi ruang publik agar lebih tertib, sekaligus mempertahankan akses bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Menanggapi usulan DPRD mengenai penghentian pembangunan pagar, Suwarso mempersilakan rekomendasi resmi disampaikan melalui mekanisme korespondensi kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Dengan demikian, pemerintah dapat menindaklanjuti masukan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

“Kita sedang membangun kota agar lebih rapi. Pedagang tetap kita perhatikan agar bisa berjualan dan aksesnya pun ada,” pungkasnya. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)

Penulis: AhmadinEditor: Suharni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *