Borneokita.com,SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda resmi menggelar rapat perdana guna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (06/08/2026).
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa agenda awal pembahasan ini masih bersifat umum, yakni memetakan arah kebijakan fiskal serta menyusun skala prioritas program pembangunan kota.
Menurut Helmi, langkah mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi fokus utama dalam pembahasan kali ini. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya penyesuaian anggaran di tengah jalan, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam merencanakan pembelanjaan.
“Kita harus siap sedia kalau terjadi efisiensi. Maka dari itu, dalam pembahasan ini kita memprioritaskan belanja yang lebih kepada kepentingan masyarakat banyak. Sebaiknya dihindari dulu kegiatan yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik,” ujar Helmi usai memimpin rapat.
Ia menambahkan, DPRD dan TAPD sepakat untuk menyelaraskan target belanja daerah dengan potensi pendapatan riil. Hal ini dilakukan agar pengelolaan APBD 2027 tidak melampaui kemampuan fiskal yang dimiliki daerah.
Sebagai bentuk komitmen efisiensi dari internal dewan, Helmi menyebut pos-pos anggaran yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (bimtek), serta operasional internal lainnya menjadi sasaran utama yang siap diefisiensikan jika terjadi keterbatasan anggaran.
Terkait angka nominal pasti untuk KUA 2027, pihak legislatif menyatakan belum dapat mempublikasikannya ke publik karena masih dalam tahap awal penyesuaian.
Meski demikian, Helmi berharap angka belanja dan pendapatan daerah tahun 2027 mendatang setidaknya dapat terjaga minimal setara atau di atas capaian tahun sebelumnya. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
