Borneokita.com,SAMARINDA – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan DPRD Kota Samarinda dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah (Perda). Kondisi tersebut membuat setiap usulan regulasi harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan penyelesaian program legislasi yang masih berjalan.
Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa setiap komisi sebelumnya memiliki ruang untuk mengusulkan sejumlah rancangan peraturan daerah. Namun, kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi membuat DPRD harus lebih selektif dalam menentukan regulasi yang akan diprioritaskan.
Menurutnya, penyusunan agenda legislasi tidak bisa hanya mempertimbangkan banyaknya usulan. DPRD juga harus memperhitungkan kemampuan daerah agar proses pembahasan regulasi dapat berjalan secara efektif dan tidak menghambat penyelesaian pekerjaan legislasi sebelumnya.
“Untuk tahun 2027, sebenarnya masing-masing komisi diberi kesempatan mengusulkan maksimal dua Raperda. Tetapi karena kemampuan fiskal kita terbatas, apalagi dengan adanya efisiensi, mungkin hanya satu yang bisa diprioritaskan,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Sri Puji menyebutkan, selain keterbatasan anggaran, masih terdapat pekerjaan legislasi yang belum diselesaikan sesuai rencana sebelumnya. Salah satunya Raperda Ketahanan Keluarga yang masih membutuhkan tahapan pembahasan lanjutan.
Ia menilai, penyelesaian rancangan peraturan daerah yang sudah masuk dalam agenda sebelumnya perlu menjadi perhatian. Sebab, setiap regulasi membutuhkan proses pembahasan, harmonisasi, hingga tahapan lanjutan sebelum dapat diberlakukan.
“Alasannya juga karena kita masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Raperda yang seharusnya dituntaskan pada tahun sebelumnya sampai sekarang masih belum selesai,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD perlu mempertimbangkan urgensi setiap usulan agar regulasi yang dibahas benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Penentuan prioritas juga harus memperhatikan kesiapan pembahasan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan yang nantinya ditetapkan.
Sri Puji berharap agenda legislasi ke depan dapat berjalan lebih terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, setiap Raperda yang diprioritaskan dapat diselesaikan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Samarinda. (ADV/DIN/NI/DPRD Kota Samarinda)












