Borneokita.com, SAMARINDA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda mengintensifkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk proyeksi anggaran mendatang.
Pembahasan tersebut difokuskan pada penyelarasan angka Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat digali secara maksimal demi mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, usai mengikuti rapat Banggar bersama TAPD Kota Samarinda di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (10/08/2026).
Ahmad menjelaskan bahwa pihak legislatif dan eksekutif saat ini masih terus menggodok angka pasti terkait target PAD daerah.
Dalam pembahasan internal, Banggar DPRD Kota Samarinda melihat adanya peluang optimisme untuk memproyeksikan target PAD hingga mencapai angka Rp1,5 triliun.
Sementara itu, dari kalkulasi awal yang disampaikan oleh TAPD Kota Samarinda, angka proyeksi PAD berada pada kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun.
Ahmad Vananzda menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika penyusunan anggaran karena kedua belah pihak masih berada pada tahap perhitungan awal.
Menurutnya, DPRD memiliki keyakinan tinggi bahwa potensi penerimaan daerah masih sangat terbuka luas untuk digali lebih dalam, seperti dari sektor pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kita punya keinginan yang positif, punya semangat bahwa mudah-mudahan dengan menggali potensi-potensi yang ada, baik pajak maupun PBB yang lumayan besar, target itu bisa dicapai,” ujar Ahmad Vananzda.
Kendati mendorong peningkatan PAD, Ahmad memberikan penekanan khusus kepada Pemkot Samarinda agar strategi penerimaan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan warga.
Ia mengingatkan agar upaya mengejar target penerimaan daerah tidak dilakukan dengan cara menaikkan beban pajak yang dapat memberatkan kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.
“Kita tekankan kepada pemerintah kota, berkaitan dengan penambahan PAD, yang berisiko dengan kebijakan kepada masyarakat itu kita kurangilah. Artinya jangan terlalu besar, agar masyarakat tidak terbebani,” tegas Ahmad.
Proyeksi PAD ini dijadwalkan akan segera difinalisasi dalam beberapa pertemuan rapat lanjutan bersama TAPD sebelum disepakati bersama secara resmi. (ADV/TEG/NI/DPRD Kota Samarinda)
