Borneokita.com, Samarinda – Hingga penghujung Oktober 2025, anggaran program bantuan pendidikan Gratispol senilai total Rp206,9 Miliar belum juga ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke rekening perguruan tinggi penerima.
Padahal, Pemprov sebelumnya menyebut dana untuk program pendidikan tinggi D3, D4, S1 hingga S3 itu akan ditransfer pada minggu keempat Oktober 2025.
Namun sampai hari ini, 30 Oktober 2025, belum ada satu pun dari 52 perguruan tinggi di Kaltim yang menerima dana tersebut.
Padahal Pemprov telah mengumumkan lebih dari 12 ribu mahasiswa lolos sebagai penerima program Gratispol.
Kondisi itu menimbulkan keluhan dari berbagai kampus, terutama dari sisi teknis pengelolaan keuangan.
Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai kampus negeri terbesar di Kaltim dan Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda sebagai kampus swasta, sama-sama mengaku terdampak meski dengan cara berbeda.
Unmul: Cash Flow Kampus Tertahan, Aktivitas Akademik Tetap Dipaksa Jalan
Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, mengakui kampusnya hingga kini belum menerima kejelasan dari Pemprov terkait jadwal pencairan dana.
Padahal kata dia, total anggaran Gratispol yang seharusnya masuk ke Unmul mencapai Rp21 miliar sekitar 10 persen dari total pendapatan PNBP Unmul sebesar Rp245 miliar.
“Unmul sebetulnya punya budgeting dari berbagai sumber, baik dari APBN, rupiah murni, BOPTN, maupun saldo awal dari BLUD dan tuition fee. Tapi tentu kita tetap berharap proses dukungan dana dari Pemprov Kaltim terhadap mahasiswa Unmul yang diumumkan sebagai penerima Gratispol itu bisa segera direalisasikan,” ujar Abdunnur saat ditemui di kampus oleh Arusbawah.co, Rabu (29/10/2025).
Ia menyebut, dari sisi operasional, Unmul memang masih mampu bertahan berkat cadangan dana universitas.
Namun, secara arus kas, kondisi ini jelas menahan pemasukan rutin yang seharusnya diterima sejak awal tahun ajaran baru di bulan Juli.
“Secara umum cash flow kami tertahan. Harusnya di awal tahun akademik sudah ada penerimaan dari tuition fee mahasiswa yang kini dikonversi ke bantuan Gratispol. Jadi, selama beberapa bulan terakhir, penerimaan itu harus kita tunda dulu,” jelasnya.
Meski begitu, Abdunnur menegaskan kegiatan akademik di Unmul tidak sampai terhenti.
Kuliah, penelitian, dan program kampus tetap berjalan, meskipun sebagian program pengembangan harus diatur ulang menunggu kepastian dana.
“Belum cairnya bantuan Gratispol tentu berpengaruh, tapi kita tidak menunggu. Aktivitas kampus tetap berjalan dengan dana yang tersedia. Kami hanya berharap Pemprov segera mempercepat proses transfer agar tidak mengganggu stabilitas keuangan universitas,” kata Abdunnur.
UWGM: Kampus Swasta Menunda Penelitian dan Bertahan Hidup dari SPP
Berbeda dengan Unmul yang masih ditopang dana pusat, kampus swasta seperti Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) juga menghadapi tekanan fiskal, akibat belum cairnya dana Gratispol.
Wakil Rektor UWGM, Suyanto, mengungkapkan keterlambatan pencairan Gratispol membuat kampusnya harus menunda sejumlah kegiatan penting, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat.
“Kita menunda beberapa kegiatan yang harusnya sudah jalan di awal semester. Anggarannya kita alihkan dulu ke pembiayaan rutin seperti gaji dosen dan operasional kampus,” jelas Suyanto.
UWGM, kata dia, tidak memiliki dana cadangan sebesar kampus negeri seperti Unmul.
Semua kebutuhan operasional murni bergantung pada pembayaran SPP mahasiswa.
Karena beasiswa Gratispol menanggung SPP ribuan mahasiswa UWGM, maka kampus kini kehilangan sumber pemasukan utama selama dana itu belum ditransfer Pemprov.
“Swasta itu mati hidup dari mahasiswa. Enggak ada subsidi dari pemerintah. Kalau kampus negeri kan gaji dosen dari APBN, listrik pun sudah ada anggarannya. Tapi di swasta, kalau SPP belum masuk, ya cash flow langsung terganggu,” ujarnya.
Suyanto juga menyoroti bahwa beasiswa Gratispol hanya menanggung biaya SPP mahasiswa, tidak termasuk biaya pengembangan atau fasilitas kampus.
Padahal, kampus swasta harus tetap membiayai kebutuhan dasar seperti bayar listrik, perawatan gedung, dan pembelian alat perkuliahan hingga pembayaran gaji dosen.
“Kalau tidak ada uang, ya enggak bisa berkembang. Mau bayar listrik, beli fasilitas, itu semua dari uang gedung dan SPP. Jadi ketika dana Gratispol belum cair, kampus betul-betul harus bertahan hidup dari cadangan seadanya,” tegasnya.
Hingga kini, UWGM pun belum mendapat informasi pasti kapan dana Gratispol akan ditransfer.
“Harusnya Oktober ini sudah cair, tapi sampai hari ini belum ada kabar sama sekali dari Pemprov,” pungkasnya.
(wan)
