Borneokita.com, SAMARINDA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan membawa sejumlah tuntutan terkait pelayanan publik dan tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, khususnya terkait distribusi BBM subsidi dan kesejahteraan tenaga honorer.
Ketua Umum PMII Samarinda, Taufikuddin, mengatakan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU.
“Kami sering melihat antrean panjang BBM subsidi yang menunjukkan distribusinya masih perlu dibenahi agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat kecil.
Selain persoalan energi, PMII juga menyoroti kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
“Kesejahteraan guru honorer juga harus menjadi perhatian karena mereka memiliki peran penting dalam dunia pendidikan,” tegasnya.
Mahasiswa juga menilai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Selain itu, PMII turut menyoroti persoalan lingkungan, khususnya terkait lubang bekas tambang yang belum direklamasi oleh sejumlah perusahaan.
“Kami mendesak perusahaan tambang agar bertanggung jawab terhadap kewajiban reklamasi lubang tambang yang mereka tinggalkan,” katanya.
Menurut Taufik, lubang tambang yang tidak direklamasi berpotensi membahayakan masyarakat serta merusak lingkungan sekitar.
Mahasiswa juga meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi sesuai aturan yang berlaku.
Melalui aksi tersebut, PMII berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah tegas dan konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
