borneokita.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Melalui Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) umumkan jika di samarinda bakal segera dibangun Sekolah Rakyat (SR) untuk Masyarakat Kurang Mampu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan kabar baik tersebut usai menerima hasil verifikasi pada 21 April lalu.
“Hasilnya menyatakan bahwa kita lolos dan dari 53 daerah di Indonesia, kita yang paling siap sebab indikator nya ya dari para siswa yang juga sudah siap, bahkan sebelum pembangunan sekolahnya jadi” ujar AH
Setidaknya terdapat 100 siswa berasal dari masyarakat tidak mampu yang bakal di tempat kan di SMA Melati, jl H.A.M.M Rifaddin berdasarkan hasil kerja sama dengan beberapa pihak terkait.
“Kita akan tempatkan mereka sebagai angkatan pertama di SMA Melati. tentu saja Anggarannya langsung dari Pemkot,” tandasnya.
Pembangunan fisik Sekolah nantinya bakal dibiayai oleh Kementerian, Pemkot hanya menyiapkan lokasi alternatif dan data pendukung lainnya. seperti lahan seluas 7 hektare di sebelah Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) kompleks Stadion Utama Palaran, dan eks Terminal Timbang Jalan HAM Rifaddin, Kecamatan Loa Janan Ilir.
“Data siswa yang akan masuk Sekolah Rakyat sudah terverifikasi dan tercatat di pusat. Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Data itu terhubung langsung ke satu data nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebutkan jika ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk merespons kebijakan nasional.
Program ini melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengelolaan peserta didik dan aset, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk kurikulum dan guru, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan fisik sekolah.
Asli menyebut jika estimasi anggaran untuk sekolah rakyat di Samarinda mencapai Rp 280 miliar dan bakal dapat menampung lebih dari 2000 siswa.
“Saya sudah dua kali ke Jakarta untuk membahas ini. Semua dokumen yang diminta pusat sudah kami kirim, termasuk status lahan yang sedang kami urus ke BPN,” tutup Asli Nuryadin.
