Borneokita.com, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda menilai pengembangan kawasan industri akan menjadi peluang strategis untuk meningkatkan investasi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut dinilai perlu dipersiapkan sejak dini melalui penguatan pelayanan perizinan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kinerja yang positif di tengah proses evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan DPRD terhadap seluruh mitra kerja menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kalau untuk DPMPTSP, kami melihat kinerjanya cukup bagus. Target PAD sekitar Rp10 miliar dan sampai saat ini realisasinya sudah mencapai kurang lebih 70 persen. Ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa upaya pemerintah dalam mendorong investasi mulai memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. DPRD pun berharap tren positif itu dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau capaian seperti ini bisa dipertahankan, tentu menjadi modal yang baik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kami melihat kinerja DPMPTSP memang cukup maksimal,” katanya.
Samri juga menilai potensi peningkatan investasi di Samarinda masih sangat besar. Apalagi, rencana pengembangan kawasan industri di masa mendatang diyakini akan membuka peluang baru bagi masuknya investor sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
“Dengan adanya pengembangan kawasan industri, peluang investasi tentu akan semakin besar. Ini harus dipersiapkan dengan baik agar manfaat ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh daerah maupun masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah terus memperkuat iklim investasi melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Menurutnya, investasi yang tumbuh sehat akan menjadi salah satu penopang penting bagi peningkatan PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif maupun pajak daerah,” tutupnya.
