Borneokita.com, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memaksimalkan potensi investasi dan sektor usaha sebagai sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang bertumpu pada kenaikan pajak maupun tarif pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan peningkatan PAD memang menjadi salah satu tujuan dalam setiap penyusunan program pemerintah daerah. Namun, langkah tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menambah beban ekonomi.
“Kami mendorong setiap program pemerintah berorientasi pada peningkatan PAD. Tetapi peningkatan PAD itu jangan dilakukan dengan cara yang langsung membebani masyarakat. Itu yang kami garisbawahi,” ujarnya.
Menurut Samri, pemerintah tidak seharusnya memilih cara instan dengan menaikkan berbagai jenis pajak maupun tarif layanan publik demi mengejar peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan seperti itu justru berpotensi memberikan tekanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai ingin meningkatkan PAD tetapi caranya hanya menaikkan pajak atau tarif pelayanan. Akhirnya masyarakat yang menanggung bebannya. Pendekatan seperti itu tidak kami rekomendasikan,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan tanpa berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, serta optimalisasi kontribusi para pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi di Kota Samarinda.
“Pelaku usaha tentu mendapatkan keuntungan dari iklim usaha yang baik. Karena itu sudah sewajarnya mereka juga memberikan kontribusi kepada daerah. Nantinya hasil penerimaan tersebut kembali digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Samri menambahkan, DPRD akan terus mengawal kebijakan pengelolaan pendapatan daerah agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, pertumbuhan PAD harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa memberikan beban tambahan bagi warga,” tutupnya.
