Borneokita.com,SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai Pemerintah Kota Samarinda perlu segera menyusun blueprint atau peta jalan pembangunan pendidikan yang komprehensif. Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci agar persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak terus berulang setiap tahun.
Anhar mengatakan, hingga saat ini pemerintah dinilai belum memiliki perencanaan berbasis data yang mampu memproyeksikan kebutuhan sekolah, ruang belajar, maupun daya tampung berdasarkan jumlah lulusan setiap tahunnya.
“Menurut saya, dunia pendidikan kita ini belum memiliki blueprint yang jelas. Data mengenai jumlah lulusan SD maupun SMP setiap tahun juga harus benar-benar dipetakan agar pemerintah bisa menghitung kebutuhan sekolah sejak awal,” ujar Anhar, Kamis (8/7/2026).
Ia menjelaskan, tanpa perencanaan yang baik, persoalan daya tampung sekolah akan terus menjadi masalah setiap memasuki masa penerimaan murid baru. Kondisi tersebut akhirnya memicu keresahan masyarakat dan berbagai aksi protes kepada pemerintah.
“Setiap memasuki SPMB selalu muncul persoalan yang sama. Orang tua kebingungan mencari sekolah, bahkan tidak sedikit yang menyampaikan keluhan dan melakukan protes. Padahal masalah seperti ini seharusnya sudah bisa diprediksi sebelumnya,” katanya.
Anhar menilai, pemerintah harus mulai menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, serta jumlah lulusan di setiap kecamatan. Dengan demikian, pembangunan sekolah maupun penambahan ruang kelas dapat dilakukan secara terukur.
“Kalau datanya jelas, pemerintah pasti tahu kapan harus membangun sekolah baru, kapan cukup menambah rombongan belajar, dan wilayah mana yang menjadi prioritas. Semua itu harus direncanakan jauh sebelum SPMB dimulai,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyusunan blueprint pendidikan juga akan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan anggaran sehingga pembangunan sektor pendidikan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Anhar berharap Pemerintah Kota Samarinda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan pendidikan. Dengan adanya blueprint yang terukur dan berbasis data, ia meyakini persoalan kekurangan daya tampung, pemerataan sekolah, hingga polemik SPMB dapat diselesaikan secara bertahap,” tutupnya.
