Borneokita.com, Samarinda Mahasiswa Anti Korupsi (MAHKI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 23 Oktober 2025 untuk mendesak Kejati Kaltim melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait laporan Bandara Ujoh Bilang Mahakam Ulu, pembangunan jalan, dan pembangunan Gereja di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pembangunan Bandara Ujoh Bilang yang dimulai sejak tahun 2016 dengan anggaran ratusan miliar rupiah namun hingga saat ini belum dapat digunakan oleh masyarakat, menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sebelumnya, MAHKI telah melayangkan laporan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 2025. “Bandara ini merupakan objek vital negara yang harus bersih dari tindak pidana KKN. Maka dari itu, kami dari MAHKI mendesak Kejati untuk segera melakukan koordinasi dengan Kejagung terkait pengaduan yang kami masukkan pada 9 Mei 2025 untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Totti, perwakilan MAHKI.
Aksi demonstrasi ini membawa 4 poin tuntutan, yaitu:
1. *Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk melakukan audit investigasi lapangan* guna memeriksa terkait Dugaan Mark Up anggaran dan Dugaan ketidak sesuaian Spesifikasi Fisik Pembangunan pada bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.
2. *Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak* yang diduga melakukan mark up anggaran dan ketidak sesuaian spesifikasi pada pembangunan bandara Kabupaten Mahakam Ulu.
3. *Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memperhatikan pembangunan* yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu.
4. *Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk melakukan koordinasi* dengan Kejaksaan Agung terkait pengaduan yang kami masukkan pada 9 Mei 2025 Nomor : 027/MAHKI/PENGADUAN/III/2025.
MAHKI menuntut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk serius menangani kasus ini dan melakukan tindakan yang transparan dan akuntabel. Kami tidak akan berhenti berjuang untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kordinator aksi juga menyampaikan akan mengawal persoalan ini sampai dengan adanya kejelasan yang di berikan oleh kejaksaan dan akan melakukan kembali melakukan aksi . Tutupnya
