Borneokita.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai kepemimpinan direksi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi faktor utama di balik membaiknya kondisi BPR Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian tersebut disampaikannya usai rapat dengar pendapat (hearing) Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama jajaran BPR Samarinda di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (1/7/2026).
Menurut Iswandi, direksi yang saat ini memimpin BPR Samarinda menghadapi tantangan besar ketika mulai bekerja. Mereka harus menyelesaikan berbagai persoalan yang ditinggalkan manajemen sebelumnya, terutama terkait kredit bermasalah yang sempat membebani kondisi keuangan perusahaan.
“Direksi yang sekarang sebenarnya sedang melakukan pembenahan. Mereka menerima beban dari manajemen sebelumnya yang meninggalkan banyak kredit bermasalah, tetapi perlahan berhasil memperbaiki kondisi perusahaan,” ujar Iswandi.
Ia menjelaskan, proses pembenahan tersebut tidak berlangsung dalam waktu singkat. Selama kurang lebih tiga hingga empat tahun terakhir, manajemen fokus memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta memperketat pengawasan terhadap penyaluran kredit.
“Hasilnya mulai terlihat. Kredit bermasalah atau NPL berhasil ditekan hingga nol persen dan perusahaan mampu mencatatkan laba. Ini menunjukkan proses perbaikan berjalan dengan baik,” katanya.
Selain keberhasilan memperbaiki kualitas aset, Iswandi juga menilai gaya kepemimpinan direksi yang berhati-hati menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Menurutnya, sikap tersebut diperlukan agar setiap kebijakan bisnis tetap mengutamakan aspek kehati-hatian dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Saya melihat direkturnya cukup hati-hati dalam mengambil keputusan. Itu yang harus dipertahankan, karena bank daerah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat dan keamanan dana yang dikelola,” tuturnya.
Meski demikian, Iswandi mengingatkan bahwa tantangan BPR Samarinda ke depan masih cukup besar. Selain harus meningkatkan laba, perusahaan juga dituntut mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil tanpa mengorbankan kualitas kredit. DPRD Kota Samarinda pun memastikan akan terus mengawal kinerja BPR agar proses transformasi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Kota Samarinda,” tutupnya.
