Borneokita.com, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda menilai realisasi serapan anggaran pada Pos Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) hingga pertengahan tahun 2026 masih berada pada jalur yang normal. Capaian tersebut menjadi salah satu materi evaluasi dalam rapat bersama mitra kerja menjelang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi sementara, realisasi serapan anggaran PPKD telah mencapai sekitar 50 persen. Menurutnya, angka tersebut masih sesuai dengan progres pelaksanaan anggaran karena tahun berjalan baru memasuki semester pertama.
“Kalau untuk serapan anggaran PPKD, sampai saat ini masih normal. Realisasinya sudah sekitar 50 persen. Ini masih pertengahan tahun sehingga menurut kami masih sesuai dengan target pelaksanaan,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Samri menjelaskan, karakter belanja pada PPKD berbeda dengan OPD yang memiliki banyak kegiatan fisik. Sebagian besar anggaran di pos tersebut digunakan untuk belanja rutin sehingga realisasinya relatif mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
“Di PPKD lebih banyak belanja rutin, seperti pembayaran gaji dan belanja yang memang sudah memiliki mekanisme tetap. Karena itu tidak banyak hal yang perlu dikritisi sepanjang pelaksanaannya sesuai aturan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap akan memberikan perhatian terhadap setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya pada belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan anggaran tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau belanja rutin memang sudah ada aturannya. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan, tentu akan kami lihat apakah sudah sesuai sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Samri menambahkan, evaluasi serapan anggaran akan terus dilakukan hingga akhir tahun sebagai bahan penyusunan APBD 2027. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menentukan kebijakan anggaran, termasuk memastikan alokasi dana lebih diarahkan pada program yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik,” tutupnya.
