Borneokita.com,SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam rapat evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sepanjang tahun anggaran 2026.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan evaluasi tersebut menjadi agenda rutin DPRD untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta seluruh mitra kerja menyampaikan realisasi penggunaan anggaran tahun 2026. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan kami dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun berikutnya,” ujarnya usai rapat evaluasi, Jumat (10/7/2026).
Menurut Samri, DPRD ingin memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar berjalan efektif. Evaluasi dilakukan untuk melihat program prioritas yang layak mendapatkan tambahan dukungan anggaran maupun kegiatan yang dinilai kurang efektif sehingga dapat dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat.
“Jangan sampai anggaran yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita akan melihat mana kegiatan yang memang perlu didukung lagi pendanaannya dan mana yang tidak efektif sehingga anggarannya bisa dialihkan ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, penyusunan program pembangunan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata karena sumber anggaran berasal dari masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Masyarakat adalah pemegang kedaulatan sekaligus pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola anggaran tersebut,” tegasnya.
Samri berharap evaluasi berkala terhadap serapan anggaran dapat meningkatkan kualitas belanja daerah pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu mendorong pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
