Borneokita.com,SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengkritik belum meratanya pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Samarinda. Menurutnya, sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran masih tertinggal dibanding sekolah unggulan yang selama ini memperoleh porsi anggaran lebih besar.
Anhar mengatakan, persoalan tersebut terlihat dari masih banyaknya sekolah di wilayah pinggiran yang kekurangan ruang belajar hingga minim fasilitas. Di sisi lain, sejumlah sekolah unggulan justru terus mendapatkan alokasi anggaran dalam jumlah besar.
“Ada beberapa sekolah unggulan maupun sekolah terpadu yang mendapatkan porsi anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Sementara sekolah-sekolah di daerah pinggiran, seperti di Palaran, kondisinya masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan sektor pendidikan seharusnya mengedepankan prinsip pemerataan agar seluruh peserta didik memperoleh fasilitas belajar yang sama, tanpa memandang lokasi sekolahnya.
“Yang selama ini saya soroti adalah belum adanya pemerataan dan rasa keadilan dalam pembangunan sekolah. Jangan hanya sekolah tertentu yang terus diperhatikan, sementara sekolah lain tertinggal,” katanya.
Anhar berpandangan bahwa kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh megahnya bangunan sekolah, melainkan oleh kualitas peserta didik dan proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Karena itu, pemerintah diminta menghentikan pola pembangunan yang hanya berorientasi pada sekolah unggulan.
“Bukan sekolahnya yang pintar, tetapi muridnya. Tugas pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang layak dan merata agar semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kesan dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah nonunggulan. Menurutnya, kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda.
“Kita jangan lagi membangun kesan bahwa ada sekolah unggulan dan sekolah biasa. Semua sekolah negeri harus mendapatkan perhatian yang sama agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan pendidikan,” ucapnya.
Anhar berharap Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan agar pembangunan sekolah ke depan lebih berorientasi pada pemerataan akses dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, persoalan kekurangan fasilitas pendidikan di wilayah pinggiran dapat diselesaikan secara bertahap.
